Basel Institute on Governance dan UNODC Melakukan Analisis Kebutuhan Pelatihan untuk Lembaga - lembaga Anti Korupsi Indonesia
Jakarta (Indonesia), 17 Februari 2010 - UNODC baru-baru ini memulai dua proyek anti korupsi yang bernama -
Support to the Fight Against Corruption in Indonesia, ("Dukungan untuk Melawan Korupsi di Indonesia") yang didanai oleh European Commission dan -
Strengthening the capacity of five anti-corruption agencies in Indonesia, ("Penguatan kapasitas lima lembaga anti korupsi di Indonesia") yang didanai oleh Pemerintah Norwegia. Sebagai bagian dari proyek-proyek ini, UNODC dan rekannya, yaitu Basel Institute on Governance melakukan analisis kebutuhan pelatihan pada tanggal 1 hingga 4 Februari 2010. Misi ini dimaksudkan untuk memahami bentuk pelatihan khusus yang diperlukan oleh badan anti korupsi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan bidang asset recovery (pemulihan asset) dan asset tracing (pelacakan asset). Selain itu, misi ini juga dimaksudkan untuk lebih memahami lebih lanjut tantangan dalam praktik pencucian uang dan korupsi di Indonesia.
Wakil dari the Basel Institute on Governance yang hadir di Jakarta adalah Ms. Phyllis Atkinson, Spesialis Senior dalam bidang pemulihan aset dan Mr. Tom Lasich, Kepala Pelatihan. Pada hari pertama, pertemuan awal diadakan di kantor UNODC dengan organisasi-organisasi mitra yaitu;
Transparency International Indonesia,
Indonesia Corruption Watch,
Partnership for Governance Reform dan
European Commission sebagai donor. "Selain melakukan analisis kebutuhan pelatihan dari berbagai lembaga penegak hukum yang terlibat dalam penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, kami juga akan mencari informasi mengenai sistem hukum pidana di Indonesia dan pelaksanaan undang-undang anti korupsi yang relevan untuk memastikan pengembangan program pelatihan yang efektif", ujar Ms. Phyllis Atkinson dalam pertemuan tersebut.
Hal ini diikuti dengan kunjungan dan diskusi dengan lembaga anti korupsi kunci seperti;
KPK,
Kejaksaan Agung,
Kepolisian Negara Republik Indonesia NCB-Interpol,
PPATK,
Bank Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Departemen Luar Negeri. Lembaga-lembaga inilah yang nantinya akan diberikan pelatihan. Selain lembaga-lembaga tersebut, World Bank dan US DOJ (Departemen Kehakiman Amerika Serikat) juga turut diikut sertakan dalam konsultasi.
Ibu Risma Indriyani dari Direktorat Hukum Internasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebutkan; "Sebagai otoritas pusat dalam yang menangani Mutual Legal Assistance, tentu masalah pelacakan aset dan pemulihan aset bukanlah tugas yang mudah bagi kita, terutama karena kurang kuatnya jejaring yang kita miliki dan adanya birokrasi yang sebenarnya tidak perlu. Itulah sebabnya kami ingin mengikuti pelatihan gabungan antar lembaga, supaya kedepannya kita dapat mengatasi masalah ini".
Banyak saran yang muncul selama misi ini. "Penegak hukum di Indonesia hanya ingin memenjarakan yang orang-orang yang korup. Padahal sebenarnya, masalah pemulihan aset juga sangat berharga dan penting bagi negara. Oleh karena itu, pelatihan seperti ini perlu diikuti oleh aparat penegak hukum.", ujar Bapak Arif Havas Oegroseno dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri.
Dari semua lembaga yang dikunjungi, tidak ada satu pun yang menolak untuk ikut serta dalam pelatihan yang menjanjikan ini. Tim the Basel Institute on Governance pun sangat menghargai diskusi bermakna dengan sejumlah pejabat, yang jelas-jelas bersedia untuk berbagi pengetahuan demi meningkatkan kapasitas mereka untuk memerangi korupsi. Keinginan untuk memperbaiki kerjasama antar lembaga dalam kepentingan memerangi korupsi dan menyita hasil tindak pidana juga diungkapkan pada beberapa kesempatan. Semua indikasi ini tentu baik untuk keberhasilan program pelatihan.
UNODC akan segera memulai beberapa pelatihan khusus yang berkaitan dengan usaha memerangi korupsi. Sekitar 420 staff senior dari lembaga-lembaga penegak hukum akan dilatih dalam teknik-teknik investigasi lanjutan dan keterampilan manajerial yang relevan.
