Indonesia dan UNODC bergabung untuk mengatasi penyelundupan migran
Jakarta (Indonesia), 4 November 2010 - Pada tanggal 5 dan 6 Oktober, sebuah lokakarya berjudul "migrasi tidak wajar dan penyelundupan migran: tantangan dan tanggapan di Indonesia" diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNODC. Tujuan lokakarya ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antar-lembaga dan untuk mengembangkan respon komprehensif dari Indonesia terhadap penyelundupan migran.
Selain itu, dengan maksud untuk mengadopsi pendekatan yang benar-benar global mengenai penyelundupan migran, pada tanggal 13 Oktober Indonesia bergabung dengan UNODC pada sebuah proyek yang
ditujukan untuk membentuk koordinasi dan unit analisis untuk Asia Timur dan Pasifik.
Para peserta dalam proyek ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum dari berbagai negara dan membentuk pengumpulan data yang dilembagakan dan mekanisme analisis terhadap penyelundupan migran dari, melalui dan di Asia Tenggara.
Di Indonesia, proyek dijalankan di bawah kepemimpinan Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan UNODC, dimana UNODC adalah wali dari Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, melengkapi Konvensi PBB mengenai Kejahatan Transnasional Terorganisir. UNODC juga memiliki mandat untuk membantu negara-negara anggota dalam mengembangkan suatu respon peradilan pidana yang efektif untuk penyelundupan migran.
Hal penting untuk mendukung negara-negara anggota dan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan informasi adalah pembinaan pengetahuan berbasis bukti kejahatan. Itulah sebabnya mengapa Direktorat Jenderal Imigrasi dan UNODC telah sepakat untuk melakukan penelitian dan wawancara, untuk mendapatkan wawasan lebih jauh mengenai sikap, motivasi, pengalaman dan kerentanan para migrant.
Pada tanggal 12 November, surat perjanjian dalam melaksanakan implementasi satuan koordinasi dan analisis ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan UNODC.
Pada tahun 2009 dan 2010, telah terjadi peningkatan jumlah migran yang diselundupkan dari Asia Barat dan Asia Selatan ke Australia, dimana Indonesia menjadi batu loncatan penting di sepanjang rute itu. Dalam rangka meminimalkan risiko terdeteksi, penyelundup migran sekali lagi beralih ke cara membatasi kebebasan fisik migran di dalam perahu. Ini merupakan kargo manusia dengan risiko tak terhitung.
Dalam Pernyataan
Bangkok tentang Migrasi dan Pembangunan, 31 Pemerintah Asia dan Pasifik menekankan bahwa mengatasi penyelundupan migran secara komprehensif, berarti, antara lain; mengurangi impunitas bagi penyelundup migran.
Pemerintah Indonesia sekarang telah bergabung dengan UNODC dalam usaha untuk mengamalkan komitmen yang telah dibuat dalam Pernyataan Bangkok.
English version
