English version
Document
See also:

Program advokasi pengurangan dengan anggota Parlemen Indonesia disimpulkan di Indonesia



Jakarta (Indonesia), 20 Januari 2011
- Pada tanggal 14 Desember 2010, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan UNODC mengadakan acara diskusi meja bundar terakhir dalam serangkaian panjang- program advokasi harm reduction dengan anggota Parlemen. Diskusi meja bundar yang terakhir ini difokuskan pada kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan bagi pengguna narkoba.

Dalam sambutannya, Bapak Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, menyebutkan bahwa "untuk mempercepat keberhasilan program HIV nasional, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama". Ia juga menunjukkan bahwa "kontribusi paling signifikan yang Parlemen bisa lakukan adalah meningkatkan anggaran nasional tentang kesehatan, dalam rangka mempertahankan HIV / AIDS''.

Pembicara lain adalah Bapak Indradi Thanos, Deputi Hukum dan Kerjasama, Badan Narkotika Nasional, Bapak Subuh, Direktur Pengendalian Penyakit Menular ,Departemen Kesehata, dan Dr Nafsiah Mboi, Sekretaris, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. "Keterlibatan instansi lain dan kerjasama lintas sektor sangat penting karena program HIV / AIDS tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh Departemen Kesehatan," kata Bapak Subuh. Dalam sambutannya pada diskusi meja bundar, beliau menambahkan bahwa "kita tidak bisa melupakan bahwa sinkronisasi kebijakan dan mobilisasi sumber daya penting untuk meningkatkan keberhasilan program, cakupan program 2009 hanya 25 persen, jauh dari hasil yang diharapkan".

Bapak Indradi Thanos mendukung kebutuhan anggaran nasional meningkat selama jangka panjang dan integrasi kerja program pencegahan HIV ke instansi lain '. Peran penting dari Badan Narkotika Nasional, seperti yang disebut dalam presentasi Bapak Marzuki Alie, memanggil Dewan untuk fokus terhadap anggaran yang strategis. Dr Nafsiah Mboi menggarisbawahi hal ini dengan menyatakan: "Untuk mencapai kemajuan yang berarti adalah penting bagi anggota parlemen untuk menitik beratkan HIV / AIDS supaya menjadi prioritas Dewan Perwakilan Daerah."

Pertemuan ini merupakan pertemuan keempat dengan anggota parlemen di tahun 2010. Diskusi meja bundar yang pertama, pada tanggal 20 Mei 2010, berfokus pada dasar bukti pengurangan dampak buruk; menyoroti studi terbaru di bidang harm reduction. Diskusi kedua, pada 30 Agustus 2010 membahas komponen program HIV, peraturan dan dukungan anggaran nasional. Pada tanggal 11 Oktober 2010, diskusi meja bundar yang ketiga melihat respon HIV / AIDS di kalangan pengguna narkoba suntik di penjara dan masyarakat dari perspektif kesehatan dan hak asasi manusia.

Rangkaian diskusi meja bundar dengan anggota Parlemen disimpulkan dengan mengidentifikasi tantangan dalam mengatasi HIV / AIDS di masa depan:

  • Mengurangi ketergantungan pada bantuan asing;
  • Peningkatan investasi pemerintah, terutama pemerintah daerah untuk pencegahan AIDS pada pengguna narkoba suntik umumnya dan khususnya, dalam rangka mencapai target Millenium Development Goals pada tahun 2015;
  • Meningkatkan koordinasi antara penyedia layanan HIV/ AIDS untuk pengguna narkoba suntikan dan penegakan hukum dalam mengurangi pasokan / permintaan narkotika di masyarakat; dan
  • Meningkatkan penyediaan pelayanan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu oleh departemen terkait.

90 orang menghadiri diskusi meja bundar terakhir, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, staf parlemen, wakil masyarakat, badan-badan PBB. Rangkaian diskusi roundtable diselenggarakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Kaukus Perempuan Parlemen dan UNODC dengan dukungan dari Dana percepatan penangglangan AIDS Program Bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HIV / (UNAIDS).