English version
See also:

Seri Diskusi UNODC: Kemiskinan, korupsi dan otonomi khusus di Papua



Jayapura (Indonesia), 1 September 2011 - Dengan adanya demonstrasi di awal bulan ini yang mempertanyakan otonomi Papua dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memerangi korupsi dan mengembangkan Papua, peserta pada Seri Diskusi Kantor PBB untuk Urusan Obat Terlarang dan Kejahatan (UNODC) baru-baru ini mengadakan perdebatan  tentang "otonomi khusus" untuk Papua - provinsi termiskin di timur Indonesia - dan apakah ini justru meningkatkan korupsi dan kemiskinan disana.

Dihadiri oleh lebih dari dua puluh empat perwakilan dari masyarakat Papua dan Pemerintah pusat dan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum di Universitas Cenderawasih di Jayapura, Papua, tujuan utama dari Seri Diskusi UNODC 'Potensi korupsi dalam anggaran daerah dan masalah kemiskinan' bertujuan untuk membantu peserta memahami hubungan antara otonomi khusus dan korupsi dalam penganggaran daerah.

Peserta menyoroti pentingnya melibatkan penduduk lokal dalam penganggaran daerah, dan secara jelas mengkaitkan Papua terhadap rendahnya tingkat partisipasi publik, penegakan hukum di tingkat daerah dan mekanisme sumber daya manusia yang diperlukan untuk dapat menerapkan dan mengawasi anggaran provinsi dengan baik.

"Provinsi Papua memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia," kata Bapak Laode Salam, dari Pusat Anggaran Indonesia. "Sangat penting bagi kita untuk mengetahui anggaran daerah. Jika tidak, hak-hak warga lokal untuk pelayanan publik akan sulit diperoleh. "

Seri Diskusi UNODC yang telah berlangsung lama ini adalah diskusi publik bulanan yang diselenggarakan oleh UNODC Indonesia untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi di seluruh nusantara.

Pada tahun 2001, pemerintah pusat memberikan otonomi khusus untuk Provinsi Papua. Sejak saat itu, distribusi yang tidak merata dan manajemen anggaran yang buruk telah menciptakan peluang bagi praktik korupsi, yang pada gilirannya meninggalkan pemerintah daerah kurang dilengkapi dengan kemampuan mengelola dana. Peserta berpendapat bahwa masalah korupsi di Papua merupakan alasan paling mendasar mengapa otonomi khusus tidak memiliki dampak yang lebih terhadap Papua-dan, pada kenyataannya, mengekalkan kemiskinan. Kurangnya perencanaan dan aturan hukum yang lemah juga dibicarakan.



"Batas yang tidak jelas antara otoritas politik dan otoritas administratif menyebabkan kolusi dan nepotisme merajalela," jelas Bapak Eddy Way dari Papua Corruption Watch. Dia juga menunjukkan bahwa masalah di Papua sebagian disebabkan oleh transisi yang tidak disiapkan dengan baik; dari sentralisasi menjadi desentralisasi pemerintahan. "Dengan aturan yang lemah hukum, desentralisasi adalah kemajuan yang mundur," kata Bapak Way.

Bapak Yusak Reba, dosen di Universitas Fakultas Hukum dan Koordinator Program untuk Lembaga Penguatan Sipil Papua, mengatakan bahwa penting untuk menciptakan undang-undang lokal yang meningkatkan partisipasi lembaga adat dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Diskusi diakhiri dengan sesi tanya jawab yang melibatkan perwakilan dari Universitas Cenderawasih, organisasi non-pemerintah, kelompok masyarakat sipil, pengadilan tindak pidana korupsi dan media lokal.

LATAR BELAKANG
UNODC berkomitmen untuk memerangi korupsi. Seri Diskusi UNODC merupakan inisiatif dari UNODC Indonesia dan dimungkinkan melalui pendanaan oleh Pemerintah Norwegia. Pada akhir 2011, sebuah publikasi hasil diskusi dari 2009 sampai sekarang akan diproduksi dan disebarluaskan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia dan untuk khalayak yang lebih luas.