English version
Document
See also:

UNODC mendukung masyarakat sipil melawan korupsi


Jakarta (Indonesia), 14 Oktober 2010
- UNODC dan Kemitraan, sebuah asosiasi multi pemangku kepentingan yang bekerja menuju "Indonesia yang adil, demokratis, dan sejahtera yang dibangun atas prinsip-prinsip praktik tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan", mendukung 15 organisasi masyarakat sipil untuk memimpin perlawanan terhadap korupsi di seluruh Indonesia.

Melalui inisiatif ini, yang merupakan bagian dari sebuah proyek anti korupsi yang didanai oleh Pemerintah Norwegia, masing-masing organisasi masyarakat sipil akan menerima hibah hingga US $ 30.000 untuk program satu tahun.

Dalam rangka memilih organisasi yang layak, panggilan untuk proposal dibuat dan telah menarik lebih dari 120 organisasi. Proposal yang diterima melihat hubungan antara korupsi dan lingkungan, sektor publik dan pendidikan, dan termasuk kampanye untuk meningkatkan kesadaran terhadap Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi.

Sebuah panel yang terdiri dari perwakilan dari Kemitraan, Komisi Pemberantasan Korupsi, media, akademisi, dan UNODC telah memilih organisasi masyarakat sipil yang berhasil memenuhi syarat untuk menerima hibah. Organisasi yang dipilih berasal dari seluruh pulau di Indonesia, termasuk Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi dan Sumatera.

Dari tanggal 22 hingga 23 September, Kemitraan menyelenggarakan sesi orientasi dan pelatihan untuk 15 organisasi masyarakat sipil yang terpilih di Semarang. Selama pelatihan, Ajit Joy, Country Manager UNODC untuk Indonesia, menggambarkan upaya ini sebagai "kesempatan besar bagi UNODC untuk mendukung para pemimpin perjuangan Indonesia dalam melawan korupsi di daerah." Dia berkata: "Pelatihan ini menawarkan kesempatan unik bagi organisasi masyarakat sipil yang terpilih untuk membangun jejaring di antara mereka sendiri dan bekerjasama dengan PBB."

Pelatihan ini memberi kesempatan bagi perwakilan dari organisasi masyarakat sipil untuk merevisi proposal yang telah diajukan guna memastikan bahwa tujuan-tujuan mereka dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, perangkat lunak pemantauan keuangan juga dipasangkan ke komputer masing-masing perwakilan. Ini adalah sebuah langkah yang bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas sepanjang siklus proyek.

Seorang peserta pelatihan dari Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat bersemangat tentang kemungkinan yang terbuka untuk organisasinya: "Organisasi masyarakat sipil jarang menerima hibah untuk peningkatan kapasitas dan tidak terbiasa untuk memiliki kebebasan dalam merancang kegiatan yang paling sesuai untuk proyek ". Menurutnya, "jika lebih banyak organisasi seperti UNODC mendukung upaya masyarakat sipil dalam memerangi korupsi, ini akan menjadi langkah ke arah yang benar".